Ciamis
Jakarta – Pusat Keuangan (Puskeu) Polri menorehkan prestasi penting di tingkat nasional. Satuan kerja di lingkungan Mabes Polri tersebut berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rabu (11/2/2026) di Green Terrace TMII, Jakarta Timur. Kegiatan bertajuk “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” ini merupakan agenda nasional tahunan untuk menilai kinerja reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah.
Puskeu Polri tercatat sebagai satu-satunya satuan kerja tingkat Mabes Polri yang berhasil memperoleh predikat Menuju WBBM. Selain Puskeu Polri, terdapat tiga satuan kerja kewilayahan Polri yang juga menerima penghargaan serupa, yakni Biro SDM Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur.
Sementara itu, sejumlah satuan kerja Polri lainnya juga mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2025, di antaranya Bidkeu Polda DIY, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Barat.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam melakukan pembenahan birokrasi secara berkelanjutan.
“Penghargaan Menuju WBBM yang diraih Puskeu Polri menunjukkan bahwa Transformasi Polri berjalan konsisten dan terukur. Ini adalah bukti bahwa tata kelola keuangan Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional, ” ujar Irjen Pol. Johny Eddizon Isir.
Menurutnya, prestasi tersebut memiliki makna strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Informasi ini penting segera diketahui masyarakat. Polri ingin publik melihat bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar konsep, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata di setiap lini pelayanan, ” lanjutnya.
Irjen Jhonny menjelaskan bahwa predikat WBBM merupakan standar tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas.
“WBBM tidak hanya berbicara soal bebas dari korupsi, tetapi juga tentang kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ” tegasnya.
Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai berhasil mewujudkan birokrasi bersih, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Penghargaan ini merupakan tingkat lanjutan setelah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dengan demikian, hanya satuan kerja dengan kinerja terbaik yang dapat mencapainya.
Dalam acara tersebut, Menteri PANRB menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen utama untuk memastikan anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2025, nilai SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73, 61, pemerintah provinsi 69, 05, dan pemerintah kabupaten/kota 64, 89. Dari 297 instansi yang berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, sebanyak 133 di antaranya dinyatakan lolos predikat WBK dan/atau WBBM.
Keberhasilan Puskeu Polri meraih predikat Menuju WBBM menjadi bagian penting dari upaya Polri mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Capaian ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, Polri akan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas, ” tutup Kadivhumas Polri.
Dengan prestasi ini, Polri kembali menegaskan komitmennya untuk terus bergerak maju dan menghadirkan pelayanan terbaik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
